PDIP Kritik Kinerja TGUPP Jelang Akhir Jabatan Anies, PKS Membela

Jakarta -

PDIP mengkritisi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. PDIP menilai peran TGUPP kerap tumpang tindih dalam kebijakan pembangunan daerah.

"Dalam perjalanannya kadang TGUPP tumpang-tindih dalam produksi kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Rio mengatakan TGUPP bentukan Anies seolah-olah menjadi negara dalam negara. Dia mengatakan hal itu seolah-olah menjadi sumber dualisme kebijakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga terkesan terjadi dualisme sumber kebijakan," ujarnya.

"Semacam negara dalam negara," tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu juga menyebut anggaran untuk gaji TGUPP menggunakan APBD DKI. Padahal, kata Dwi, TGUPP di era sebelumnya menggunakan dana operasional gubernur.

"Tambah lagi TGUPP juga menyedot APBD. Kalau dulu hanya menggunakan dana operasional Gubernur," ujarnya.

PKS Membela

PKS pun membela keberadaan TGUPP. PKS menilai TGUPP telah bekerja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diteken oleh Anies sejak 2017.

"Jadi tugas dan fungsi TGUPP tidak tumpang-tindih dengan kebijakan pembangunan," kata Sekretaris I F-PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli.

Taufik mengatakan TGUPP hanya menjalankan tugas mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurutnya, fungsi TGUPP di era pemerintahan Anies tidak berbeda dengan era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ataupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Justru TGUPP adalah instrumen yang membantu Gubernur mengawasi SKPD agar tetap berada di trek yang benar. Itu yang terjadi di era Pak Anies, sebagaimana terjadi di era-era Gubernur Jokowi dan Gubernur Ahok," ujarnya.

Simak video 'Prasetyo Sebut Tak Ada Intervensi Tentukan 3 Nama Calon Pengganti Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengatakan TGUPP sudah ada sejak era Jokowi. Dia mengatakan TGUPP serupa dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan pengendalian Pembangunan (UKP4) yang mengawasi kinerja kementerian.

"Jadi fungsi TGUPP sangat penting untuk membantu Gubernur sebagaimana UKP4 membantu Presiden," jelasnya.

Dia menilai Anies tidak bisa bekerja sendiri layaknya Superman. Menurutnya, perlu ada tim yang membantu mengawasi eksekusi program serta mencari solusi masalah perkotaan.

"Gubernur kan cuma satu orang. Kita tidak bisa berharap satu orang Gubernur bisa jadi 'Superman' yang bisa mengawasi dan mencari solusi masalah untuk pembangunan suatu kota yang kompleks seperti Jakarta," ujarnya.

TGUPP Bakal Bubar Saat Jabatan Anies Berakhir

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap TGUPP bubar saat masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir. Anggota TGUPP Tatak Ujiyati mengatakan masa kerja TGUPP memang mengikuti masa jabatan Anies.

"TGUPP bubar setelah Anies purnatugas? Not a big deal. Semua juga tahu yang namanya tim gubernur, ya durasinya mengikuti jabatan politik gubernur," kata Tatak melalui akun Twitternya seperti dilihat Kamis (15/9). Tatak telah mengizinkan cuitannya dikutip.

Dia mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta ataupun Gubernur DKI Jakarta baru nantinya memiliki cara kerja sendiri. Dia mengatakan apakah gubernur pengganti Anies akan membentuk lagi TGUPP atau tidak bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.

"Gubernur baru pasti punya ways of working sendiri, apakah bakal punya tim, apakah namanya TGUPP atau bukan. Bukan hal penting untuk diributkan," ucapnya.

Tatak juga menepis anggapan bahwa TGUPP membuat kacau. Dia mengatakan tudingan TGUPP membuat kacau pembangunan di Jakarta dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tidak berdasarkan fakta.

"TGUPP membuat kacau? Kalau itu sih pendapat subjektif saja yang tidak didasari fakta. Tak perlu ditanggapi serius. Toh faktanya, alih-alih kacau pembangunan Jakarta, justru makin pesat. Janji-janji Anies sebagian besar terpenuhi hanya dalam 1 periode kepemimpinan di Jakarta," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya